Pesantren di Era Transformasi: Harapan Baru Melalui Penguatan Kelembagaan Nasional

Pada era transformasi pendidikan Islam saat ini, penguatan kelembagaan pesantren menjadi agenda strategis untuk memastikan lembaga tradisi keilmuan Islam mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Dalam konteks tersebut, terselenggaranya Halaqah Penguatan Kelembagaan Pendirian Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama RI di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Senin, 24 November 2025 menjadi langkah penting yang patut mendapatkan perhatian. Halaqah ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menjadi wadah perumusan visi kelembagaan yang lebih kuat, terstruktur, dan responsif terhadap dinamika pendidikan nasional.

Kegiatan halaqah ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperjelas arah kebijakan dan langkah institusional terkait rencana pendirian Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama RI. Selama ini, pesantren memiliki posisi strategis dalam mencetak generasi berkarakter, namun masih diperlukan kerangka kelembagaan yang lebih fokus untuk menangani aspek pengembangan pesantren secara komprehensif. Oleh sebab itu, pembentukan Ditjen Pesantren dipandang sebagai langkah afirmatif yang akan memperkuat koordinasi, pengawasan, serta fasilitasi program-program pesantren di seluruh Indonesia.

Halaqah yang digelar di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini dibuka langsung oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si dan menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, ulama pesantren, dan pakar pendidikan Islam yaitu Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA., Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum., dan Prof. Dr. KH. Zainuddin, MA serta perwakilan Tenaga Ahli Menteri Agama Republik Indonesia oleh Prof. Dr. H. Andi Salman Manggalatung, SH., MH. Halaqah ini juga dihadiri oleh undangan dari internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari kalangan Guru Besar, Dekan, dan Para Pengasuh Ma’had al-Jami’ah serta menghadirkan para Pengasuh Pondok Pesantren dan Rektor atau Ketua Perguruan Tinggi Swasta se-Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo. Diskusi berlangsung secara mendalam mengenai urgensi struktur kelembagaan baru tersebut, termasuk potensi manfaat dan tantangan yang mungkin muncul. Berbagai masukan dihimpun untuk memastikan bahwa pendirian Ditjen Pesantren tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mampu menjawab kebutuhan nyata para pengasuh dan santri di lapangan.

Salah satu fokus pembahasan dalam halaqah adalah perumusan visi dan misi Ditjen Pesantren yang berorientasi pada penguatan mutu pendidikan pesantren, pemberdayaan ekonomi pesantren, serta pengembangan kurikulum yang tetap berakar kuat pada tradisi salaf tetapi adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern. Peserta halaqah juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan ketersediaan anggaran, regulasi yang berpihak, dan sistem evaluasi berkelanjutan untuk mendukung kemandirian pesantren.

Selain aspek struktural, halaqah ini juga membahas implikasi sosial dan kultural dari adanya direktorat baru tersebut. Pesantren dipahami sebagai lembaga yang memiliki kekayaan tradisi, sehingga setiap kebijakan harus disusun dengan pendekatan yang sensitif terhadap kultur pesantren. Oleh karena itu, para peserta menegaskan perlunya kolaborasi erat antara pemerintah, pesantren, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam untuk merumuskan kebijakan yang selaras dengan identitas pesantren.

Pada akhirnya, halaqah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini menghasilkan berbagai rekomendasi konstruktif yang akan menjadi masukan bagi Kementerian Agama dalam memfinalisasi rencana pendirian Direktorat Jenderal Pesantren. Kegiatan ini menjadi cerminan bahwa penguatan kelembagaan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga upaya kolektif untuk memastikan pesantren tetap menjadi pusat pendidikan, pembinaan karakter, dan pencerahan masyarakat. Dengan adanya langkah-langkah strategis ini, diharapkan masa depan pesantren di Indonesia akan semakin kokoh, modern, dan berdaya saing global tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan para ulama.