Rentang
kehidupan manusia dibatasi oleh garis takdir kematian, namun hukum agama
menawarkan sebuah celah keabadian melalui wakaf, di mana pahala dijanjikan
terus mengalir meski raga telah menyatu dengan tanah. Selama berabad-abad,
praktik mulia ini murni bertumpu pada rasa percaya, tradisi lisan, dan
kesalehan komunal tanpa intervensi hukum administrasi yang mengikat, sehingga
tak jarang aset wakaf hilang ditelan waktu, disengketakan oleh ahli waris, atau
berakhir terbengkalai. Di sinilah hukum positif hadir bukan untuk mereduksi
nilai sakral dari sebuah ibadah, melainkan menjelma sebagai zirah besi yang
memastikan niat suci sang pewakaf (wakif) dapat bertahan melintasi
pergantian zaman. Melepaskan diri dari sekadar urusan akhirat yang privat,
otoritas negara mengintervensi wakaf dan merekonstruksinya menjadi instrumen hukum
formal yang berkepastian, berdaya guna, dan dilindungi oleh kekuatan sipil yang
memaksa.
Dalam
sistem hukum nasional Indonesia, transformasi konseptual ini dikukuhkan secara
definitif melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jika secara
leksikal dan kajian fikih klasik wakaf bermakna "menahan harta",
kacamata hukum positif mendefinisikannya sebagai perbuatan hukum wakif
untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum. Definisi legal ini
menggeser paradigma tradisional yang pasif menjadi jauh lebih dinamis dan
terstruktur. Hukum positif memberikan garis tegas bahwa penyerahan harta wakaf
merupakan tindakan hukum murni yang melahirkan konsekuensi hak dan kewajiban
yuridis, bukan lagi sekadar serah terima moralitas berbalut kelisanan di masa
lampau (Kasdi, 2022).
Konstruksi
hukum positif juga merumuskan ulang rukun wakaf agar memiliki pijakan
administratif yang tak terbantahkan di mata negara. Bila dalam literatur hukum
Islam rukun wakaf umumnya berpusat pada wakif, harta (maukuf bih),
peruntukan (maukuf ‘alaih), dan ikrar (sighat), regulasi positif
di Indonesia memperluas sistematisasinya menjadi enam pilar mutlak: wakif,
nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan, dan jangka waktu.
Elemen terpenting yang menjadi "napas" dari legalitas ini adalah
Ikrar Wakaf yang wajib dituangkan secara tertulis ke dalam Akta Ikrar Wakaf
(AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Keberadaan AIW inilah yang
kemudian menjadi dokumen autentik sebagai syarat pendaftaran aset kepada
instansi berwenang—seperti Badan Pertanahan Nasional—guna memutus mata rantai
potensi sengketa kepemilikan (Al-Kabisi, 2004).
Satu
lompatan evolusioner terbesar yang diakomodasi oleh hukum positif adalah
pergeseran kedudukan dan profesionalisasi Nazhir (pihak pengelola
wakaf). Di masa lalu, nazhir acap kali hanya dipercayakan kepada tokoh
masyarakat atau kyai setempat tanpa menuntut standar kualifikasi manajerial,
yang sering berujung pada stagnasi pemanfaatan aset. Hukum positif memutus
tradisi tersebut dengan meletakkan nazhir sebagai entitas subjek hukum
yang memikul tanggung jawab tata kelola secara profesional, yang dapat berwujud
perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Nazhir masa kini
diwajibkan untuk terdaftar secara legal, memiliki rencana kerja konkret,
melaporkan pertanggungjawaban secara berkala, dan bahkan dapat dijerat sanksi
administratif maupun pidana jika terbukti menyelewengkan amanah (Huda et al.,
2023).
Selain
profesionalisasi pengelola, rezim hukum positif membawa revolusi pada
klasifikasi objek atau harta benda wakaf itu sendiri. Selama puluhan tahun,
memori kolektif masyarakat terjebak pada pandangan bahwa wakaf harus selalu
berupa benda tidak bergerak yang statis, seperti tanah untuk pembangunan
masjid, madrasah, atau area pemakaman. Hukum positif kontemporer meruntuhkan
tembok pembatas tersebut dengan melegitimasi wakaf benda bergerak, yang
mencakup wakaf uang (cash waqf), logam mulia, surat berharga, hak
kekayaan intelektual, hingga Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Fleksibilitas
ini terbukti menjadi instrumen rekayasa sosial-keuangan yang masif, meruntuhkan
elitisme wakaf dan membuka ruang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam ekosistem filantropi produktif.
Pada
dimensi perlindungan, supremasi hukum positif secara rigid memancangkan pagar
pembatas agar harta wakaf yang telah diserahkan tidak dapat dialihfungsikan
secara sembarangan. Regulasi dengan tegas melarang harta benda wakaf untuk
dijaminkan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, maupun dialihkan
haknya dalam bentuk apa pun. Sekalipun proyek strategis nasional menuntut
adanya pembebasan lahan tata ruang, proses pertukaran aset (ruislag)
hanya dapat diizinkan melalui prosedur ketat yang melibatkan persetujuan
menteri, dengan syarat mutlak bahwa harta penggantinya memiliki ekuivalensi
nilai jual dan utilitas yang setara atau jauh melebihi aset asalnya. Ketegasan
ini disempurnakan dengan atribusi yurisdiksi absolut kepada Pengadilan Agama
dalam mengeksekusi segala bentuk penyelesaian sengketa wakaf.
Untuk
mengorkestrasi ekosistem perwakafan ini dari hulu ke hilir, hukum positif
mengamanatkan pembentukan instrumen kelembagaan negara bernama Badan Wakaf
Indonesia (BWI). Hadirnya BWI merepresentasikan political will yang kuat
dari negara untuk tidak hanya menjadikan wakaf sebagai ritual keagamaan,
melainkan menariknya ke dalam arus utama pembangunan sosial-ekonomi nasional.
BWI memiliki wewenang berlapis, tidak sekadar menjadi dewan pembina atau
penyelesai sengketa nazhir, melainkan juga bertindak sebagai regulator
persetujuan aset, pengawas tata kelola, dan operator mandiri di tingkat
nasional. Melalui institusionalisasi inilah praktik wakaf diarahkan menuju
pengelolaan produktif berbasis kelestarian sosial ekonomi masyarakat.
Pada
kesimpulannya, memotret eksistensi wakaf dalam bingkai hukum positif bukanlah
sebuah bentuk sekularisasi terhadap ibadah, melainkan bentuk purifikasi
perlindungan bagi niat suci beragama di tengah modernitas. Hukum positif
berperan sebagai jembatan kokoh yang merajut dimensi transendental Ilahiah
dengan kepastian yuridis duniawi, memastikan setiap kebaikan yang diniatkan
abadi tidak akan layu oleh pergantian generasi maupun kelalaian individu. Sinergi
antara ketundukan pada hukum Allah dan kepatuhan pada regulasi formal negara
menjadikan perwakafan sebagai kekuatan finansial raksasa yang tidak hanya
menyelamatkan wakif di pengadilan akhirat, tetapi juga mewujudkan
pemerataan kesejahteraan sosial dan instrumen pengentasan kemiskinan di dunia
nyata.
Daftar
Pustaka
Al-Kabisi, M. A.
(2004). Hukum wakaf (Ahkam al-waqf fi asy-syari’ah al-Islamiyyah) (A.
Hasan, Terj.). IIMaN.
Dari, S. W., &
Mustafidah, A. A. (2026). Pengelolaan wakaf kontemporer di Badan Wakaf
Indonesia (BWI). Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq, 1-20.
Huda, N., Heykal, M.,
& Muttaqin, M. (2023). Wakaf kontemporer di Indonesia: Teori dan
regulasi. Kencana.
Kasdi, A. (2022). Dinamika pengelolaan wakaf uang di Indonesia dalam perspektif hukum positif. Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 32(1), 45-62.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. Sekretariat Negara.
