Dakwah Tidak Selalu dari Mimbar: Ada Ilmu, Harta, dan Kebijakan yang Berbicara

Di ruang kelas, seorang guru membentuk cara berpikir generasi muda. Di tengah aktivitas perdagangan, seorang pengusaha menentukan apakah kekayaan hanya akan berputar untuk kepentingan pribadi atau turut menghidupkan harapan orang lain. Sementara itu, di balik meja pemerintahan, seorang pejabat dapat menentukan nasib ribuan masyarakat melalui satu keputusan. Ketiganya bekerja dalam ruang yang berbeda, tetapi sesungguhnya memiliki kesempatan yang sama untuk menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Inilah kedalaman pesan dari kalam hikmah yang dinisbatkan kepada Assoc. Prof. Dr. Al-Habib Segaf Baharun, M.HI, bahwa setiap manusia telah dianugerahi modal oleh Allah Swt. untuk menyebarkan kebaikan dan ajaran Rasulullah Saw. sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing. Pesan ini mengajak kita memahami bahwa dakwah bukan semata-mata kegiatan menyampaikan nasihat agama, melainkan juga kemampuan menghadirkan nilai-nilai kenabian melalui ilmu pengetahuan, aktivitas ekonomi, kewenangan, keteladanan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, keberagaman profesi dan kedudukan manusia bukanlah penghalang untuk berbuat baik, melainkan ruang pengabdian yang memiliki peluang dan tanggung jawabnya sendiri.

Ulama diberikan modal berupa ilmu pengetahuan, pemahaman agama, dan kemampuan membimbing umat menuju kebenaran. Ilmu merupakan amanah yang nilainya tidak hanya ditentukan oleh keluasan pengetahuan seseorang, tetapi juga oleh sejauh mana pengetahuan tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Seorang ulama tidak cukup hanya menjelaskan perkara halal dan haram, tetapi juga dituntut menghadirkan kebijaksanaan, keteladanan akhlak, dan kepekaan terhadap persoalan masyarakat. Sebab, ilmu agama yang disampaikan tanpa kasih sayang dapat melahirkan kekakuan, sedangkan pengetahuan yang dipisahkan dari keteladanan berisiko kehilangan kekuatan moralnya. Allah Swt. berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125 agar manusia menyeru kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pengajaran yang baik.

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah (perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil) dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.” Ayat ini menegaskan bahwa keberhasilan dakwah tidak hanya bergantung pada kebenaran materi yang disampaikan, tetapi juga pada kebijaksanaan dalam menyampaikannya. Oleh karena itu, ulama yang menjalankan amanah keilmuannya dengan sungguh-sungguh tidak sekadar melahirkan orang-orang yang memahami ajaran agama, melainkan berupaya membentuk manusia yang memiliki kesadaran moral, kepedulian sosial, dan kemampuan menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam tindakan nyata.

Pengusaha dianugerahi modal berupa harta, kemampuan mengelola sumber daya, dan kesempatan menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dalam pandangan Islam, kekayaan bukanlah sesuatu yang harus dijauhi, tetapi merupakan amanah yang harus diperoleh dan digunakan secara benar. Harta dapat menjadi sarana dakwah ketika dikelola dengan kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Seorang pengusaha dapat menyebarkan ajaran Rasulullah Saw. melalui perdagangan yang jujur, pembayaran upah yang layak, penciptaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat, serta penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bahkan, memperlakukan pekerja dengan manusiawi dan menolak keuntungan yang diperoleh melalui penipuan merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai kenabian yang sangat konkret. Rasulullah Saw. memberikan keteladanan bahwa aktivitas ekonomi harus dibangun di atas prinsip amanah dan kejujuran. Dengan demikian, ukuran keberhasilan seorang pengusaha tidak seharusnya berhenti pada besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga mencakup seberapa luas manfaat yang dihasilkan dari kekayaannya. Harta yang hanya ditimbun mungkin menambah jumlah kepemilikan, tetapi harta yang dikelola secara bertanggung jawab dapat membuka jalan kehidupan bagi banyak orang. Di sinilah kekayaan memperoleh makna spiritualnya, yaitu ketika keberhasilan pribadi ikut menjadi jalan bagi terwujudnya kesejahteraan bersama.

Pejabat dan pemegang kekuasaan memperoleh modal berupa kewenangan, pengaruh, dan kemampuan merumuskan kebijakan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Modal ini memiliki konsekuensi moral yang sangat besar karena keputusan seorang pemimpin dapat menentukan terpenuhi atau terabaikannya hak banyak orang. Dalam perspektif ajaran Rasulullah Saw., kekuasaan bukanlah hak istimewa untuk memperoleh penghormatan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Seorang pejabat dapat menjadikan kebijakannya sebagai sarana penyebaran kebaikan melalui pelayanan publik yang adil, pemberantasan korupsi, perlindungan kelompok rentan, pemerataan kesempatan pendidikan, serta pengelolaan sumber daya negara secara transparan dan bertanggung jawab. Allah Swt. menegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 58 tentang kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Pesan ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang berpihak kepada keadilan merupakan wujud nyata pengamalan ajaran agama. Seorang pejabat tidak harus selalu berbicara tentang kesalehan untuk menunjukkan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinannya. Ketika ia menolak penyalahgunaan wewenang, mempermudah urusan masyarakat, dan mendahulukan kepentingan umum daripada keuntungan pribadi, sesungguhnya ia sedang menghadirkan pesan moral Rasulullah Saw. melalui tindakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan demikian, kalam hikmah ini mengandung pelajaran mendasar bahwa Allah Swt. tidak menuntut setiap manusia memberikan kontribusi dalam bentuk yang sama, tetapi menghendaki agar setiap amanah dan kemampuan digunakan untuk menghadirkan kebaikan. Ulama tidak harus menjadi pengusaha untuk memberikan manfaat, pengusaha tidak harus menjadi pejabat untuk memperjuangkan kesejahteraan, dan pejabat tidak harus menjadi ulama untuk menegakkan nilai-nilai agama. Demikian pula, seseorang yang tidak memiliki kekayaan, jabatan, atau pendidikan tinggi tetap mempunyai kesempatan yang sama untuk berbuat baik melalui tenaga, waktu, keterampilan, kepedulian, dan akhlaknya. Seorang petani yang menjaga kejujuran, seorang guru yang mendidik dengan kesabaran, seorang tenaga kesehatan yang melayani dengan ketulusan, dan orang tua yang membesarkan anak dengan kasih sayang juga sedang menjalankan amanah sesuai kapasitasnya. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ . . . “Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya . . .” Karena itu, persoalan terpenting dalam kehidupan bukanlah seberapa tinggi kedudukan yang berhasil kita capai, melainkan seberapa bertanggung jawab kita menggunakan apa yang telah dipercayakan kepada kita. Sebab, nilai sejati dari ilmu bukan hanya pada banyaknya yang diketahui, nilai sejati dari harta bukan hanya pada banyaknya yang dimiliki, dan nilai sejati dari kekuasaan bukan hanya pada luasnya kewenangan, melainkan pada kebaikan yang lahir darinya. Inilah hakikat pengabdian kepada Allah Swt.: menjadikan setiap peran sebagai jalan untuk menebarkan rahmat, menjaga martabat manusia, dan melanjutkan keteladanan akhlak Rasulullah Saw. dalam kehidupan.