Sebidang tanah
yang diwakafkan untuk kepentingan pendidikan dapat tetap memberikan manfaat
selama beberapa generasi, tetapi kedudukannya menjadi persoalan ketika ahli
waris mempertanyakan kepemilikan, dokumen perwakafan tidak ditemukan, atau
pengelola mengubah peruntukannya tanpa dasar hukum. Persoalan tersebut
memperlihatkan bahwa kelangsungan wakaf tidak cukup hanya ditopang oleh
ketulusan pemberi dan penerimaan masyarakat, melainkan juga membutuhkan
kepastian mengenai status harta, kewenangan pengelola, dan perlindungan
terhadap penerima manfaat. Dalam perspektif hukum positif, wakaf merupakan
perbuatan hukum yang menimbulkan akibat terhadap status kepemilikan,
penggunaan, dan pengelolaan harta benda. Negara mengatur akibat hukum tersebut
agar tujuan keagamaan dan sosial wakaf tetap terlindungi ketika terjadi
perubahan keadaan maupun pergantian generasi. Abu Zahrah (1971), melalui Muḥāḍarāt fī al-Waqf, membahas wakaf dalam hubungannya dengan
kepemilikan, pembentukan wakaf, pengelolaan, dan hak penerima manfaat. Kerangka
fikih tersebut memperoleh dimensi kelembagaan melalui Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menempatkan kepastian hukum dan kesejahteraan
umum sebagai bagian penting dalam pengaturan wakaf. Dengan demikian, hukum
positif tidak menggantikan dasar keagamaan wakaf, tetapi menyediakan mekanisme
agar kehendak pewakaf memiliki akibat hukum yang jelas dan dapat dipertahankan
(Republik Indonesia, 2004).
Pengaturan wakaf
dalam sistem hukum Indonesia memperlihatkan perkembangan dari norma keagamaan
yang hidup dalam masyarakat menuju sistem perwakafan yang memiliki dasar hukum
nasional. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi landasan utama yang
mengatur unsur wakaf, harta benda wakaf, ikrar, pengelolaan, pengawasan, serta
penyelesaian sengketa. Ketentuan tersebut dijabarkan melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang kemudian diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Khusus mengenai tanah wakaf, mekanisme
pendaftarannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017. Perkembangan
berikutnya ditandai oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang, yang menggantikan Peraturan Menteri
Agama Nomor 4 Tahun 2009. Keseluruhan perangkat hukum tersebut menunjukkan
bahwa negara mengatur wakaf tidak hanya dari aspek keabsahan, tetapi juga dari
aspek administrasi, pengelolaan, dan pertanggungjawaban. Rizqiyah et al. (2026)
menjelaskan bahwa perkembangan regulasi wakaf di Indonesia merupakan proses
harmonisasi antara prinsip fikih dan hukum positif, meskipun masih terdapat
persoalan mengenai perbedaan konsep serta pelaksanaan pengelolaan wakaf.
Kedudukan wakaf
sebagai perbuatan hukum dapat dipahami melalui hubungan antara konsep fikih dan
rumusan normatif yang ditetapkan negara. Al-Zuḥaylī
(1987), dalam Al-Fiqh al-Islāmī
wa Adillatuh, menguraikan wakaf melalui pendekatan fikih
perbandingan yang memperlihatkan adanya keragaman pandangan ulama mengenai
kepemilikan, keberlangsungan, dan pemanfaatan harta wakaf. Al-Kubaysī (1977),
dalam Aḥkām al-Waqf fī al-Sharīʿah al-Islāmiyyah, juga membahas persyaratan pewakaf,
objek wakaf, penerima manfaat, serta kewenangan pengelola. Dalam hukum positif
Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mendefinisikan
wakaf sebagai perbuatan hukum untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta
milik wakif agar dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai
dengan ketentuan syariah. Rumusan tersebut memperlihatkan pengakuan hukum
terhadap wakaf permanen dan wakaf berjangka, dengan memperhatikan ketentuan
yang berlaku bagi jenis hartanya. Pasal 6 selanjutnya menetapkan enam unsur
wakaf, yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta
benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Pengaturan ini memperjelas pihak yang
berwenang, objek yang diserahkan, tujuan pemanfaatan, serta masa keberlakuan
wakaf.
Keabsahan wakaf
dan kekuatan pembuktiannya merupakan dua persoalan yang saling berkaitan,
tetapi perlu dibedakan dalam analisis hukum. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah,
sedangkan Pasal 3 menegaskan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat
dibatalkan. Pada tataran administrasi, undang-undang mengatur pelaksanaan ikrar
wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), pembuatannya dalam
Akta Ikrar Wakaf (AIW), serta pendaftaran harta benda wakaf kepada instansi
berwenang. Pasal 32 menetapkan batas waktu pendaftaran paling lambat tujuh hari
kerja sejak AIW ditandatangani. Pencatatan ini memiliki fungsi pembuktian
karena dapat memperjelas identitas wakif dan nazhir, objek wakaf, serta peruntukan
yang ditetapkan. Muchtar et al. (2025) menunjukkan bahwa AIW memiliki kedudukan
penting dalam menjamin kepastian hukum dan mengurangi risiko sengketa
kepemilikan harta wakaf. Oleh karena itu, keabsahan substantif berdasarkan
syariah tidak seharusnya dipertentangkan dengan pemenuhan prosedur
administratif. Keduanya perlu dipahami secara proporsional: syariah menjadi
dasar keabsahan wakaf, sedangkan administrasi negara memperkuat perlindungan
dan pembuktiannya.
Kedudukan nazhir
dalam hukum positif menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf merupakan tanggung
jawab hukum yang melekat pada pihak yang menerima amanat pengelolaan harta.
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengakui tiga bentuk nazhir, yaitu
perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Selanjutnya, Pasal 11 mengatur tugas
nazhir yang meliputi pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan,
pengawasan serta perlindungan harta benda wakaf, dan pelaporan pelaksanaan
tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kewajiban tersebut memperlihatkan
bahwa pengelolaan wakaf tidak dapat dibatasi pada pemeliharaan fisik aset,
tetapi juga mencakup keberlanjutan manfaat, ketertiban administrasi, dan
akuntabilitas kelembagaan. Pasal 42 dan Pasal 43 bahkan mewajibkan pengelolaan
sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf serta prinsip syariah secara
produktif. Wibisono et al. (2022) mengemukakan bahwa profesionalisme nazhir
memiliki hubungan penting dengan kepercayaan wakif, terutama melalui transparansi,
akuntabilitas, dan penerapan prinsip manajemen yang baik. Dalam perspektif
hukum positif, profesionalisme tersebut memperoleh dukungan kelembagaan melalui
BWI yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan sesuai ketentuan,
serta pemberhentian dan penggantian nazhir. Dengan demikian, keberhasilan
pengelolaan wakaf merupakan persoalan kepatuhan hukum sekaligus kemampuan
kelembagaan dalam menjaga manfaat harta yang diamanahkan.
Perkembangan
objek wakaf memperlihatkan kemampuan hukum positif dalam mengakomodasi
perubahan aktivitas ekonomi masyarakat. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 mengakui harta benda wakaf berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak,
termasuk uang, surat berharga, serta hak kekayaan intelektual sepanjang
memenuhi ketentuan hukum dan syariah. Pengakuan tersebut membuka kemungkinan
pengelolaan wakaf melalui instrumen keuangan yang tidak bergantung pada
kepemilikan tanah atau bangunan. Dalam penyelenggaraan wakaf uang, Peraturan
Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025 memberikan pengaturan lebih terperinci
mengenai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, penyetoran, ikrar, dan
penerbitan sertifikat. Pasal 17 mengakomodasi penyetoran melalui layanan
digital, sedangkan Pasal 22 dan Pasal 23 mengatur Akta Ikrar Wakaf dan
Sertifikat Wakaf Uang yang dapat diterbitkan dalam bentuk digital. Yumarni et
al. (2025) menekankan pentingnya kepastian hukum, transparansi informasi, dan
akuntabilitas dalam penyelenggaraan wakaf uang melalui platform digital. Kajian
tersebut relevan dengan perkembangan regulasi, meskipun diterbitkan sebelum
berlakunya peraturan menteri yang baru. Perubahan ini menunjukkan bahwa
digitalisasi wakaf memerlukan lebih dari sekadar kemudahan transaksi; perlindungan
terhadap dana, kejelasan identitas nazhir, keabsahan dokumen elektronik, dan
keterbukaan pengelolaan menjadi bagian yang menentukan kepercayaan masyarakat.
Perlindungan
terhadap harta wakaf menjadi aspek yang menentukan keberlanjutan peruntukannya,
terutama ketika muncul kepentingan ekonomi atau tuntutan dari pihak lain. Pasal
40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 melarang harta benda wakaf dijadikan
jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam
bentuk pengalihan hak lainnya. Meskipun demikian, Pasal 41 memberikan
pengecualian terbatas terhadap penukaran harta benda wakaf untuk kepentingan
umum dengan persyaratan yang ditetapkan, termasuk kesesuaian dengan ketentuan
tata ruang, prinsip syariah, persetujuan pihak berwenang, dan penggantian
dengan harta yang memiliki manfaat serta nilai sekurang-kurangnya sama.
Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wakaf tidak
sepenuhnya menutup kemungkinan perubahan status, tetapi membatasinya melalui
prosedur yang ketat. Dalam penyelesaian sengketa, Pasal 62 mengutamakan
musyawarah, kemudian menyediakan mekanisme mediasi, arbitrase, atau pengadilan
apabila kesepakatan tidak tercapai. Imammusadin (2024), melalui penelitian
mengenai sengketa penarikan sebagian harta wakaf oleh ahli waris,
memperlihatkan kompleksitas penyelesaian konflik ketika kepentingan keluarga,
ketentuan hukum, dan tujuan kemaslahatan saling berhadapan. Temuan tersebut
menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wakaf membutuhkan ketelitian dalam
menilai bukti, status hukum, dan kepentingan penerima manfaat tanpa mengabaikan
batas kewenangan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
Pengkajian wakaf
berdasarkan hukum positif pada akhirnya memperlihatkan bahwa persoalan utamanya
bukan lagi sekadar tersedianya perangkat peraturan, melainkan kesesuaian antara
norma hukum dan praktik pengelolaan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah
memberikan dasar mengenai keabsahan, kelembagaan, perlindungan aset, dan
pemanfaatan wakaf, sedangkan peraturan pelaksana menyediakan mekanisme
administratif yang semakin terperinci. Akan tetapi, keberadaan regulasi tidak
dengan sendirinya menjamin seluruh harta wakaf telah tercatat, terlindungi dari
sengketa, atau menghasilkan manfaat secara optimal. Rizqiyah et al. (2026)
mengidentifikasi bahwa harmonisasi fikih dan hukum positif masih menghadapi
tantangan dalam tata kelola nazhir, penyelesaian sengketa, serta penyesuaian
pengaturan terhadap perkembangan perwakafan. Persoalan tersebut mengisyaratkan
perlunya penguatan kompetensi pengelola, penertiban dokumen kepemilikan,
pengawasan berbasis risiko, serta mekanisme pelaporan yang dapat diakses dan
diperiksa. Di samping itu, evaluasi kebijakan perlu memperhatikan apakah
manfaat wakaf benar-benar diterima oleh pihak yang dituju sesuai ikrar.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, hukum positif dapat dipahami sebagai sistem
yang menghubungkan kehendak wakif, perlindungan harta, dan kepentingan
masyarakat melalui kepastian aturan serta pertanggungjawaban kelembagaan.
Ukuran keberhasilan pengaturannya tidak cukup dinilai dari jumlah aset yang
didaftarkan, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum mempertahankan fungsi dan
manfaat wakaf secara berkelanjutan.
Daftar
Pustaka
Abū
Zahrah, M. (1971). Muḥāḍarāt fī al-waqf [محاضرات في الوقف]. Dār al-Fikr
al-ʿArabī.
Al-Kubaysī,
M. ʿU. (1977). Aḥkām
al-waqf fī al-sharīʿah al-Islāmiyyah [أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية]. Maṭbaʿat al-Irshād.
Al-Zuḥaylī, W.
(1987). Al-fiqh al-Islāmī wa
adillatuh [الفقه
الإسلامي وأدلته] (Edisi ke-3). Dār al-Fikr.
Imammusadin,
M. (2024). Resolusi sengketa penarikan sebagian benda wakaf oleh ahli waris
wakif melalui pendekatan maqashid al-syari’ah perspektif hukum positif. Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian
Islam, 4(2).
Kementerian
Agama Republik Indonesia. (2025). Peraturan
Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa
Uang.
Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2017). Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pendaftaran Tanah Wakaf.
Muchtar,
A. D., Dunia, J. P., Al Azizah, N., Risdayani, & Musfirah. (2025).
Kedudukan akta ikrar wakaf perspektif hukum Islam dan hukum positif di
Indonesia. Bustanul Fuqaha:
Jurnal Bidang Hukum Islam, 6(2), 396–419. https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.1999
Republik
Indonesia. (2004). Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Republik
Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf.
Republik
Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2006.
Rizqiyah,
R., Hejazziey, D., & Munir, A. (2026). Transformasi regulasi wakaf di
Indonesia: Menakar harmonisasi fikih dan hukum positif dalam UU Nomor 41 Tahun
2004. Tadabbur: Jurnal
Integrasi Keilmuan, 5(2), 263–276. https://doi.org/10.15408/tadabbur.v5i2.52397
Wibisono, V. F., Syamsuri, S., & Rohman, M. Z. (2022). Profesionalisme nadzir dalam meningkatkan kepercayaan wakif di lembaga wakaf. Jurnal Iqtisaduna, 8(2), 240–249. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32105
Yumarni, A., Awaludin, R., & Rangkuti, S. H. (2025). Kepastian hukum ikrar wakaf uang melalui platform digital dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas. Al-Adl: Jurnal Hukum, 17(2), 178–186. https://doi.org/10.31602/al-adl.v17i2.14482

Tidak ada komentar:
Posting Komentar