Halaman

Selasa, 17 November 2026

Wakaf Perspektif Hukum Positif

Sebidang tanah yang diwakafkan untuk kepentingan pendidikan dapat tetap memberikan manfaat selama beberapa generasi, tetapi kedudukannya menjadi persoalan ketika ahli waris mempertanyakan kepemilikan, dokumen perwakafan tidak ditemukan, atau pengelola mengubah peruntukannya tanpa dasar hukum. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa kelangsungan wakaf tidak cukup hanya ditopang oleh ketulusan pemberi dan penerimaan masyarakat, melainkan juga membutuhkan kepastian mengenai status harta, kewenangan pengelola, dan perlindungan terhadap penerima manfaat. Dalam perspektif hukum positif, wakaf merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat terhadap status kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan harta benda. Negara mengatur akibat hukum tersebut agar tujuan keagamaan dan sosial wakaf tetap terlindungi ketika terjadi perubahan keadaan maupun pergantian generasi. Abu Zahrah (1971), melalui Muḥāḍarāt fī al-Waqf, membahas wakaf dalam hubungannya dengan kepemilikan, pembentukan wakaf, pengelolaan, dan hak penerima manfaat. Kerangka fikih tersebut memperoleh dimensi kelembagaan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menempatkan kepastian hukum dan kesejahteraan umum sebagai bagian penting dalam pengaturan wakaf. Dengan demikian, hukum positif tidak menggantikan dasar keagamaan wakaf, tetapi menyediakan mekanisme agar kehendak pewakaf memiliki akibat hukum yang jelas dan dapat dipertahankan (Republik Indonesia, 2004).

Pengaturan wakaf dalam sistem hukum Indonesia memperlihatkan perkembangan dari norma keagamaan yang hidup dalam masyarakat menuju sistem perwakafan yang memiliki dasar hukum nasional. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi landasan utama yang mengatur unsur wakaf, harta benda wakaf, ikrar, pengelolaan, pengawasan, serta penyelesaian sengketa. Ketentuan tersebut dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Khusus mengenai tanah wakaf, mekanisme pendaftarannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017. Perkembangan berikutnya ditandai oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang, yang menggantikan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009. Keseluruhan perangkat hukum tersebut menunjukkan bahwa negara mengatur wakaf tidak hanya dari aspek keabsahan, tetapi juga dari aspek administrasi, pengelolaan, dan pertanggungjawaban. Rizqiyah et al. (2026) menjelaskan bahwa perkembangan regulasi wakaf di Indonesia merupakan proses harmonisasi antara prinsip fikih dan hukum positif, meskipun masih terdapat persoalan mengenai perbedaan konsep serta pelaksanaan pengelolaan wakaf.

Kedudukan wakaf sebagai perbuatan hukum dapat dipahami melalui hubungan antara konsep fikih dan rumusan normatif yang ditetapkan negara. Al-Zuḥaylī (1987), dalam Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, menguraikan wakaf melalui pendekatan fikih perbandingan yang memperlihatkan adanya keragaman pandangan ulama mengenai kepemilikan, keberlangsungan, dan pemanfaatan harta wakaf. Al-Kubaysī (1977), dalam Aḥkām al-Waqf fī al-Sharīʿah al-Islāmiyyah, juga membahas persyaratan pewakaf, objek wakaf, penerima manfaat, serta kewenangan pengelola. Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta milik wakif agar dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan syariah. Rumusan tersebut memperlihatkan pengakuan hukum terhadap wakaf permanen dan wakaf berjangka, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi jenis hartanya. Pasal 6 selanjutnya menetapkan enam unsur wakaf, yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Pengaturan ini memperjelas pihak yang berwenang, objek yang diserahkan, tujuan pemanfaatan, serta masa keberlakuan wakaf.

Keabsahan wakaf dan kekuatan pembuktiannya merupakan dua persoalan yang saling berkaitan, tetapi perlu dibedakan dalam analisis hukum. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah, sedangkan Pasal 3 menegaskan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Pada tataran administrasi, undang-undang mengatur pelaksanaan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), pembuatannya dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), serta pendaftaran harta benda wakaf kepada instansi berwenang. Pasal 32 menetapkan batas waktu pendaftaran paling lambat tujuh hari kerja sejak AIW ditandatangani. Pencatatan ini memiliki fungsi pembuktian karena dapat memperjelas identitas wakif dan nazhir, objek wakaf, serta peruntukan yang ditetapkan. Muchtar et al. (2025) menunjukkan bahwa AIW memiliki kedudukan penting dalam menjamin kepastian hukum dan mengurangi risiko sengketa kepemilikan harta wakaf. Oleh karena itu, keabsahan substantif berdasarkan syariah tidak seharusnya dipertentangkan dengan pemenuhan prosedur administratif. Keduanya perlu dipahami secara proporsional: syariah menjadi dasar keabsahan wakaf, sedangkan administrasi negara memperkuat perlindungan dan pembuktiannya.

Kedudukan nazhir dalam hukum positif menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf merupakan tanggung jawab hukum yang melekat pada pihak yang menerima amanat pengelolaan harta. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengakui tiga bentuk nazhir, yaitu perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Selanjutnya, Pasal 11 mengatur tugas nazhir yang meliputi pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan, pengawasan serta perlindungan harta benda wakaf, dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kewajiban tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan wakaf tidak dapat dibatasi pada pemeliharaan fisik aset, tetapi juga mencakup keberlanjutan manfaat, ketertiban administrasi, dan akuntabilitas kelembagaan. Pasal 42 dan Pasal 43 bahkan mewajibkan pengelolaan sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf serta prinsip syariah secara produktif. Wibisono et al. (2022) mengemukakan bahwa profesionalisme nazhir memiliki hubungan penting dengan kepercayaan wakif, terutama melalui transparansi, akuntabilitas, dan penerapan prinsip manajemen yang baik. Dalam perspektif hukum positif, profesionalisme tersebut memperoleh dukungan kelembagaan melalui BWI yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan sesuai ketentuan, serta pemberhentian dan penggantian nazhir. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan wakaf merupakan persoalan kepatuhan hukum sekaligus kemampuan kelembagaan dalam menjaga manfaat harta yang diamanahkan.

Perkembangan objek wakaf memperlihatkan kemampuan hukum positif dalam mengakomodasi perubahan aktivitas ekonomi masyarakat. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengakui harta benda wakaf berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak, termasuk uang, surat berharga, serta hak kekayaan intelektual sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan syariah. Pengakuan tersebut membuka kemungkinan pengelolaan wakaf melalui instrumen keuangan yang tidak bergantung pada kepemilikan tanah atau bangunan. Dalam penyelenggaraan wakaf uang, Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025 memberikan pengaturan lebih terperinci mengenai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, penyetoran, ikrar, dan penerbitan sertifikat. Pasal 17 mengakomodasi penyetoran melalui layanan digital, sedangkan Pasal 22 dan Pasal 23 mengatur Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf Uang yang dapat diterbitkan dalam bentuk digital. Yumarni et al. (2025) menekankan pentingnya kepastian hukum, transparansi informasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan wakaf uang melalui platform digital. Kajian tersebut relevan dengan perkembangan regulasi, meskipun diterbitkan sebelum berlakunya peraturan menteri yang baru. Perubahan ini menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf memerlukan lebih dari sekadar kemudahan transaksi; perlindungan terhadap dana, kejelasan identitas nazhir, keabsahan dokumen elektronik, dan keterbukaan pengelolaan menjadi bagian yang menentukan kepercayaan masyarakat.

Perlindungan terhadap harta wakaf menjadi aspek yang menentukan keberlanjutan peruntukannya, terutama ketika muncul kepentingan ekonomi atau tuntutan dari pihak lain. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 melarang harta benda wakaf dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Meskipun demikian, Pasal 41 memberikan pengecualian terbatas terhadap penukaran harta benda wakaf untuk kepentingan umum dengan persyaratan yang ditetapkan, termasuk kesesuaian dengan ketentuan tata ruang, prinsip syariah, persetujuan pihak berwenang, dan penggantian dengan harta yang memiliki manfaat serta nilai sekurang-kurangnya sama. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wakaf tidak sepenuhnya menutup kemungkinan perubahan status, tetapi membatasinya melalui prosedur yang ketat. Dalam penyelesaian sengketa, Pasal 62 mengutamakan musyawarah, kemudian menyediakan mekanisme mediasi, arbitrase, atau pengadilan apabila kesepakatan tidak tercapai. Imammusadin (2024), melalui penelitian mengenai sengketa penarikan sebagian harta wakaf oleh ahli waris, memperlihatkan kompleksitas penyelesaian konflik ketika kepentingan keluarga, ketentuan hukum, dan tujuan kemaslahatan saling berhadapan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wakaf membutuhkan ketelitian dalam menilai bukti, status hukum, dan kepentingan penerima manfaat tanpa mengabaikan batas kewenangan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pengkajian wakaf berdasarkan hukum positif pada akhirnya memperlihatkan bahwa persoalan utamanya bukan lagi sekadar tersedianya perangkat peraturan, melainkan kesesuaian antara norma hukum dan praktik pengelolaan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah memberikan dasar mengenai keabsahan, kelembagaan, perlindungan aset, dan pemanfaatan wakaf, sedangkan peraturan pelaksana menyediakan mekanisme administratif yang semakin terperinci. Akan tetapi, keberadaan regulasi tidak dengan sendirinya menjamin seluruh harta wakaf telah tercatat, terlindungi dari sengketa, atau menghasilkan manfaat secara optimal. Rizqiyah et al. (2026) mengidentifikasi bahwa harmonisasi fikih dan hukum positif masih menghadapi tantangan dalam tata kelola nazhir, penyelesaian sengketa, serta penyesuaian pengaturan terhadap perkembangan perwakafan. Persoalan tersebut mengisyaratkan perlunya penguatan kompetensi pengelola, penertiban dokumen kepemilikan, pengawasan berbasis risiko, serta mekanisme pelaporan yang dapat diakses dan diperiksa. Di samping itu, evaluasi kebijakan perlu memperhatikan apakah manfaat wakaf benar-benar diterima oleh pihak yang dituju sesuai ikrar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hukum positif dapat dipahami sebagai sistem yang menghubungkan kehendak wakif, perlindungan harta, dan kepentingan masyarakat melalui kepastian aturan serta pertanggungjawaban kelembagaan. Ukuran keberhasilan pengaturannya tidak cukup dinilai dari jumlah aset yang didaftarkan, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum mempertahankan fungsi dan manfaat wakaf secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Abū Zahrah, M. (1971). Muḥāḍarāt fī al-waqf [محاضرات في الوقف]. Dār al-Fikr al-ʿArabī.

Al-Kubaysī, M. ʿU. (1977). Aḥkām al-waqf fī al-sharīʿah al-Islāmiyyah [أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية]. Maṭbaʿat al-Irshād.

Al-Zuḥaylī, W. (1987). Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh [الفقه الإسلامي وأدلته] (Edisi ke-3). Dār al-Fikr.

Imammusadin, M. (2024). Resolusi sengketa penarikan sebagian benda wakaf oleh ahli waris wakif melalui pendekatan maqashid al-syari’ah perspektif hukum positif. Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, 4(2).

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2017). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

Muchtar, A. D., Dunia, J. P., Al Azizah, N., Risdayani, & Musfirah. (2025). Kedudukan akta ikrar wakaf perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 6(2), 396–419. https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.1999

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Rizqiyah, R., Hejazziey, D., & Munir, A. (2026). Transformasi regulasi wakaf di Indonesia: Menakar harmonisasi fikih dan hukum positif dalam UU Nomor 41 Tahun 2004. Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan, 5(2), 263–276. https://doi.org/10.15408/tadabbur.v5i2.52397

Wibisono, V. F., Syamsuri, S., & Rohman, M. Z. (2022). Profesionalisme nadzir dalam meningkatkan kepercayaan wakif di lembaga wakaf. Jurnal Iqtisaduna, 8(2), 240–249. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32105

Yumarni, A., Awaludin, R., & Rangkuti, S. H. (2025). Kepastian hukum ikrar wakaf uang melalui platform digital dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas. Al-Adl: Jurnal Hukum, 17(2), 178–186. https://doi.org/10.31602/al-adl.v17i2.14482

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bertumbuh Bersama Orang-Orang yang Membawa Kebaikan

Tidak semua orang yang hadir dalam kehidupan kita memberikan pengaruh yang sama. Ada orang yang membuat kita merasa nyaman, tetapi tanpa d...